10 Powerful HR Tools and Templates

10 Templates dan Instrumen HRD berikut ini merupakan alat bantu yang powerful, dan langsung bisa diaplikasikan untuk meningkatkan kinerja SDM di kantor dan perusahaan tempat Anda bekerja.

Berikut deskripsi detil dari 10 Powerful HR Tools Templates ini :

1. Kamus Kompetensi Soft Skills dan Hard Skills

Berisikan kamus komptensi lengkap dengan levelingnya, baik untuk soft competencies dan beragam hard competencies (antara lain functional competency untuk bidang SDM, Keuangan, IT, Procurement dan lain-lain).

Tool ini bisa langsung Anda gunakan sebagai basis untuk mengukur dan mengembangkan level kompetensi SDM di kantor Anda. Continue reading

Alasan Kenapa UMK Bekasi Mahal

Sebuah perusahaan tidak akan bisa maju tanpa para pekerjanya yang berkualitas. Untuk mendapatkan pekerja yang berkualitas, banyak cara yang bisa dilakukan.

Misalnya saja saat masa perekrutan, HRD (Human Research and Development) harus bisa menyeleksi orang-orang yang memang pantas bekerja di perusahaan tersebut saja.

Tanpa adanya seleksi yang tepat, maka yang terjadi selanjutnya adalah harapan yang dibebankan pada para pekerja berpotensi besar tidak bisa terpenuhi sehingga perusahaan akan merugi.

Seyogyanya proses untuk mendapatkan pekerja yang berkualitas tidak berhenti sampai pada masa perekrutan saja. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas para pekerjanya, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Continue reading

Standar UMK Indonesia atau Upah Minimum Kota dan Kabupaten

Upah minimum selalu menjadi bahan perdebatan panjang setiap tahunnya. Di Indonesia, ada dua macam upah minimum yaitu UMP dan UMK. UMP adalah Upah Minimum Propinsi sedangkan UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Dilihat dari namanya, UMP dan UMK memiliki tingkatan yang berbeda karena UMP berlaku untuk seluruh propinsi sedangkan UMK berlaku hanya di kawasan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Namun, dari segi nilai, UMK yang merupakan tingkat II yaitu kabupaten atau kota memiliki nilai yang lebih tinggi dari UMP. Hal ini disebabkan oleh UMP yang merupakan batasan dalam penetapan Standar UMK Indonesia.

UMP ditetapkan untuk seluruh propinsi yang mempertimbangkan beberapa faktor yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), tingkat ekonomi daerah, tingkat inflasi, daya beli masyarakat, dan kemampuan industri. Namun, tentunya ada perbedaan kondisi di masing-masing daerah tingkat II. Continue reading