Standar UMK Indonesia atau Upah Minimum Kota dan Kabupaten

Upah minimum selalu menjadi bahan perdebatan panjang setiap tahunnya. Di Indonesia, ada dua macam upah minimum yaitu UMP dan UMK. UMP adalah Upah Minimum Propinsi sedangkan UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Dilihat dari namanya, UMP dan UMK memiliki tingkatan yang berbeda karena UMP berlaku untuk seluruh propinsi sedangkan UMK berlaku hanya di kawasan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Namun, dari segi nilai, UMK yang merupakan tingkat II yaitu kabupaten atau kota memiliki nilai yang lebih tinggi dari UMP. Hal ini disebabkan oleh UMP yang merupakan batasan dalam penetapan Standar UMK Indonesia.

UMP ditetapkan untuk seluruh propinsi yang mempertimbangkan beberapa faktor yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), tingkat ekonomi daerah, tingkat inflasi, daya beli masyarakat, dan kemampuan industri. Namun, tentunya ada perbedaan kondisi di masing-masing daerah tingkat II.

Sebagai contoh, KHL di daerah industri biasanya lebih tinggi dari KHL di daerah kabupaten yang industrinya tidak banyak.

Oleh karena itu, UMP dibuat sebagai batas minimum di propinsi tersebut dan UMK harus lebih tinggi atau setidaknya sama dengan UMP.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, upah minimum ditetapkan setiap tahunnya dan berlaku mulai tanggal 1 Januari. Penetapan UMP harus dilakukan jauh hari yaitu setidaknya 60 hari sebelum masa berlakunya. Sedangkan untuk UMK, penetapannya 40 hari sebelum masa berlaku.

Download Kumpulan SOP Lengkap Bagian SDM, Katalog KPI Lengkap Semua Fungsi dan Tabel SALARY GRADE disini

UMP dan UMK ditetapkan setiap tahunnya karena selalu ada perubahan ekonomi yang terjadi. Biasanya UMP dan UMK yang ditetapkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun, ada beberapa daerah yang upah minimumnya sama dengan tahun lalu. Tentunya nilai tersebut didapatkan berdasarkan hasil perhitungan yang matang.

Sebelum menetapkan upah minimum, pemerintah daerah baik tingkat I maupun tingkat II melakukan survey untuk menentukan kebutuhan hidup layak (KHL).

Penetapan KHL mengikuti standar komponen yang ditetapkan pemerintah pusat yang kini berjumlah 60 komponen. Komponen tersebut meliputi makanan, mi