Bekerja merupakan salah satu cara di dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, di dalam bekerja sendiri tentu saja terdapat beberapa hal yang menjadi hak dan juga tanggung jawab.

Untuk tanggung jawab dari seorang pekerja sendiri adalah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian untuk hak dari seorang pekerja adalah remunerasi / gaji salah satunya.

Pada dasarnya arti dari remunerasi sendiri adalah gaji, namun dalam konteks reformasi birokrasi, remunerasi merupakan penataan kembali dari sistem penggajian yang mana dikaitkan dengan sistem dari penilaian kinerja itu sendiri.

Namun di dalam suatu perusahaan, kebijakan remunerasi memang sangat dibutuhkan karena dengan hal tersebut, nantinya sistem penggajiannya akan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah mengenai latar belakang dan tujuan dari kebijakan dari remunerasi itu sendiri sehingga nantinya bisa lebih memahaminya dan juga tidak terkendala suatu apapun.

Kebijakan tersebut memang tidak bisa dipisahkan dari reformasi birokrasi, selain itu juga dilator belakangi oleh kesadaran dan juga komitmen dari pemerintah untuk bisa mewujudkan remunerasi yang bersih dan bijak.

Namun terkadang, kebijakan dari remunerasi sendiri dapat berubah karena disebabkan oleh beberepa indikator, oleh karena itu harus ditangani lebih lanjut untuk bisa mendapatkan hasil yang efektif dengan demikian nantinya akan dapat mensejahterakan para pekerjanya.

Adapun beberapa indikator dari perubahan kebijakan remunerasi sendiri adalah karena buruknya kualitas dari pelayanan publik seperti lambat, tidak adanya kepastian hukum, arogan, berbelit – belit dan juga yang lainnya. kemudian terdapat adanya KKN yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu bisa juga karena semakin rendahnya kualitas kedisiplinan dan juga etos kerja dari aparatur negara. Lalu manajemen pemerintahan yang kurang produktif, kurang efektif dan juga tidak efisien sehingga kualitasnya menjadi menurun.

Dan yang terakhir bisa juga karena pelayanan public yang kurang akuntabel dan juga tidak transparan yang membuat kualitasnya menjadi menurun. Oleh karena itu kebijakan tersebut akan menjadi lebih berkualitas dan juga adil serta efektif jika memang sumber daya yang mengurusnya lebih ditingkatkan lagi.

Lalu apa maksud dan juga tujuan dari kebijakan remunerasi? Pada dasarnya kebijakan tersebut dibuat agar nantinya kedisiplinan dari penataan gaji menjadi lebih bijak dan juga dapat dilakukan dengan baik.

Selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, khususnya pekerja itu sendiri karena dengan kebijakan yang tepat dan juga dituruti, maka nantinya semuanya akan lebih lancar dan juga tidak ada kendala serta masalah yang sulit untuk diselesaikan.

Struktur gaji dari kebijakan remunerasi yang baru nantinya juga akan lebih mempermudah para aparatur negara untuk memberikan gaji kepada pekerja itu sendiri sehingga memang setiap pegawai diharapkan untuk memiliki daya tangkal yang lebih maksimal agar nantinya tidak tergiur dengan iming – iming seperti korupsi, kolusi dan juga nepotisme itu sendiri.

Penerima dari remunerasi sendiri adalah semua instansi dari rumpun hukum, pengelola, keuangan negara, pengawas dan pemeriksa keuangan negara serta lembaga penertiban aparatur negara menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua adalah kementrian yang terkait dengan kegiatan ekonomi, lalu sistem produksi, unit organisasi yang mana melayani masyarakat secara langsung dan sumber penghasil penerimaan negara. Untuk yang ketiga adalah semua kementruan yang mana tidak termasuk dalam prioritas pertama dan juga kedua.

Hal tersebut sudah disesuaikan dengan undang – undang nomor 17 tahun 2007 mengenai rencana pembangunan nasional dalam jangka panjang 2005 sampai dengan 2025.

Untuk prinsip dasar kebijakan remunerasi sendiri adalah proporsional dan juga adil dalam artiian jika kebijakan pada masa lalu menerapkan pola yang sama rata, baik itu yang pintar dan yang kurang pintar memiliki penghasilan yang sama, maka kebijakan remunerasi tersebut reward yang diterima oleh pejabat nantinya akan sangat ditentukan oleh jabatan yang memang disandangnya.

Jadi di dalam membuat kebijakan itu sendiri memang harus memperhatikan beberapa hal terlebih lagi orang yang memang menangani penggajian tersebut harus memperhatikannya agar nantinya tidak menjadi suatu masalah sehingga tidak merugikan banyak pihak.

Baca juga artikel tentang Standar Gaji Karyawan Indonesia.